Text

Dasar-dasar akuntansi akrual pemerintah daerah

---

BAB I. Pengelolaan Keuagan Pemerintah Daerah
A. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah.
B. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
C. Perencanaan.
D. Pelaksanaan
E. Penatausahaan.
F. Pelaporan
G. Pertanggungjawaban
H. Pengawasan.

BAB II. Gambaran Umum Akuntansi Sektor Komersial
A. Cakupan Bidang Akuntansi
B. Pengertian Akuntansi
C. Basis Akuntansi
D. Perbandingan Basis Kas dengan Basis Akrual

BAB III. Akuntansi di Dunia Internasional dan Sektor Pemerintahan Indonesia
A. Praktik Akuntansi Berbasis Akrual di Dunia Internasional.
B. Akuntansi Berbasis Akrual Di Indonesia.
C. Penyusunan SAP Bebasis Akrual
D. Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.
E. Peluang dan Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia

BAB IV. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
A Pengertian Akuntansi Pemerintahan..
B. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan.
C. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.
D. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

BAB V. Pelaporan Keuangan
A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan.
B. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan.
C. Tujuan Pelaporan Keuangan
D. Asumsi Dasar.
E. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.
F. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
G. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal
H. Unsur/Komponen Laporan Keuangan.
I. Pengakuan Unsur/Komponen Laporan Keuangan.
J. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.

BAB VI. Standar Akuntansi Pemerintahan
A Basis Akuntansi yang Digunakan di Sektor Pemerintahan
B. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

BAB VII. Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daearah
A. Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan
B. Hubungan Antara Basis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
C. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
D. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
E. Keterkaitan Antar-Laporan Keuangan

BAB VIII. Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan
A. Pembukuan Tunggal (Single Entry) dan Pembukuan Berpasangan (Double Entry)
B. Persamaan Akuntansi.
C. Konsep Home Office (Kantor Pusat) dan Branch Office (Kantor Cabang).

BAB IX. Kebijakan Akuntansi.
A. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi

B. Hubungan Antara SAP, Kebijakan Akuntansi dan SAPD.

C. Tahapan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB X. Bagan Akun Standar (BAS)
A. Akun dan Kegunaannya
B. Bentuk Akun
C. Bagan Akun

BAB XI. Siklus Akuntansi Pemerintahan
A. Pendahuluan
B. Pencatatan Jurnal Anggaran di Buku Jurnal.
C. Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal.
D. Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal
E. Posting ke Buku Besar
F. Penyusunan Necara Saldo setelah Penyesuaian
G. Menyusun Laporan Keuangan...
H. Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Besar.
I. Menyusun Neraca Saldo Setelah Jurnal Penutupan.

BAB XII. Prosedur Akuntansi SKPD dan PPKD
A. Akuntansi Pendapatan dan Piutang
B. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban serta Persediaan
C. Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap..
D. Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban.
E. Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non-Anggaran
F. Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

HF5655.E47 / c.

Penerbit

Bogor : Ghalia Indonesia., 2016

Deskripsi Fisik

viii + 148 hlm. ; 25 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9789794507094

Klasifikasi

HF5655.E47

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

ACCOUNTING

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar