Text
Manajemen keuangan sektor publik : problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah
BAGIAN I. Permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)\r\nBAB 1. Manajemen Keuangan Publik : Sebuah Pengantar Pendahuluan\r\nBAB 2. Tinjauan Historis Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia\r\nBAB 3. Problematika Implementasi Perencanaan Pembangunan\r\nBAB 4. Penerimaan Pajak Pemerintahan Pusat\r\nBAB 5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)\r\nBAB 6. Manajemen Pinjaman Luar Negeri\r\nBAB 7. Surat Utang Negara\r\nBAB 8. Manajemen Pinjaman Proyek \r\nBAB 9. Manajemen Penyerapan Anggaran\r\nBAB 10. Kas Menganggur : Dilema antara Penyerapan, Risiko, dan Tuntutan Hukum\r\n\r\nBAGIAN II. Permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)\r\nBAB 11. Tinjauan atas Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)\r\nBAB 12. Dana Alokasi Khusus\r\nBAB 13. Optimalisasi Daerah Melalui Sektor Pajak Sarang Burung Walet: Studi Kasus di Kabupaten Blitar\r\nBAB 14 Pendapatan Asli Daerah : Pajak Hotel dan Restoran\r\nBAB 15. Pengelolaan Potensi Hibah sebagai Pendapatan Daerah\r\nBAB 16. Pinjaman Daerah \r\nBAB 17. Penyertaan Modal Daerah \r\nBAB 18. Belanja Modal Daerah \r\n\r\nBAGIAN III. Permasalahan Khusus\r\nBAB 19. Belanja Hibah: Bantuan Operasional Sekolah \r\nBAB 20. Subsidi Listrik\r\nBAB 21. Subsidi Pangan \r\nBAB 22. Dana Bencana\r\nBAB 23. Pengalihan Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah: Sebuah Pengalaman Pengalihan PBB-P2 dan\r\n BPHTB Menjadi Pajak Daerah Tahun 2011
Tidak tersedia versi lain