Text
Manajemen keuangan sektor publik : problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah
BAGIAN I. Permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
BAB 1. Manajemen Keuangan Publik : Sebuah Pengantar Pendahuluan
BAB 2. Tinjauan Historis Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia
BAB 3. Problematika Implementasi Perencanaan Pembangunan
BAB 4. Penerimaan Pajak Pemerintahan Pusat
BAB 5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
BAB 6. Manajemen Pinjaman Luar Negeri
BAB 7. Surat Utang Negara
BAB 8. Manajemen Pinjaman Proyek
BAB 9. Manajemen Penyerapan Anggaran
BAB 10. Kas Menganggur : Dilema antara Penyerapan, Risiko, dan Tuntutan Hukum
BAGIAN II. Permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
BAB 11. Tinjauan atas Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)
BAB 12. Dana Alokasi Khusus
BAB 13. Optimalisasi Daerah Melalui Sektor Pajak Sarang Burung Walet: Studi Kasus di Kabupaten Blitar
BAB 14 Pendapatan Asli Daerah : Pajak Hotel dan Restoran
BAB 15. Pengelolaan Potensi Hibah sebagai Pendapatan Daerah
BAB 16. Pinjaman Daerah
BAB 17. Penyertaan Modal Daerah
BAB 18. Belanja Modal Daerah
BAGIAN III. Permasalahan Khusus
BAB 19. Belanja Hibah: Bantuan Operasional Sekolah
BAB 20. Subsidi Listrik
BAB 21. Subsidi Pangan
BAB 22. Dana Bencana
BAB 23. Pengalihan Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah: Sebuah Pengalaman Pengalihan PBB-P2 dan
BPHTB Menjadi Pajak Daerah Tahun 2011
Tidak tersedia versi lain